">

Kamis, 11 Mei 2017

MA dan PTUN Tidak Punya Kewenangan Mengadili Pelanggaran Kode Etik

Jakarta : Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  Jimly Asshiddiqie keputusan sidang DKPP final dan mengikat. Untuk itu ia menegaskan agar hasil sidang diterima dan kalau tidak puas dan mengadu ke Mahkamah Agung (MA) atau PTUN akan percuma,sebab ini adalah pelanggaran kode etik bukan pelanggaran hukum.

Pada sidang DKPP hari ini Ketua DKPP yang memimpin sidang kepada seluruh Pelapor dan Terlapor dugaan pelanggaran kode etik mengingatkan,bahwa keputusan yang  telah pihaknya ambil adalah final dan mengikat. Untuk itu ia menegaskan tidak ada sidang banding dan jika masih meneruskannya ke PTUN  atau ke MA,maka akan percuma saja. 

Menurutnya Hakim Agung di MA dan Gakim PTUN,mungkin saja menerima pengaduan,tetapi hal itu tidak benar menurut hukum ataupun Undang -Undang.

" DKPP menyidangkan kasus dugaan pelanggaran kode etik,  sedangkan MA dan PTUN kewenangannya menyidangkan kasus pelanggran hukum," tegas Jimly Asshiddiqie, Rabu (10/5/2017).

Selanjutnya ia mengingatkan agar para terlapor maupun terlapor menerima putusan sidang DKPP, sebab langkah lain sudah tidak ada.

0 komentar:

Google+ Followers