">

Kamis, 11 Mei 2017

DKPP : Komisioner KPU dan Panwaslu HSU Tidak Melanggar Kode Etik

Jakarta : Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dipimpin Jimly Asshiddiqie akhirnya memutuskan 8 penyelenggara di Kabupaten Hulu Sungai Utara,yakni 3 komisioner Panwaslu dan 5 Komisioner KPU setempat tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Pada sidang DKKP yang digelar di Jakarta dan disiarkan langsung melalui video conference telah diputuskan oleh majelis hakim yang dibacakan Hakim Budiarti, menyatakan 8  terlapor yang terdiri 3 komisioner Panwaslu dan 5 komisioner KPU Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan tidak terbukti melanggar kode etik,seperti yang disampaikan oleh Pelapor Deny Pradama Ketua DPC PDIP Hulu Sungai Utara.

Hal itu jelas Budiarti berdasarkan bukti-bukti  dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan dalam laporan pelanggaran kode etik terkait penanganan laporan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Calon Bupati Petahana yang bertemu dengan seluruh Kepala Desa, Lurah dan Camat di Hulu Sungai Utara.

" DKPP memerintahkan Kepada Bawaslu dan KPU Kalimantan Selatan untuk memulihkan nama baik terlapor, paling lambat 7 hari setelah diputuskan DKPP," jelasnya,  Rabu (10/5/2017).

Seluruh terlapor yang mengikuti sidang DKPP,yakni 4 orang komisioner KPU Hulu Sungai Utara  yang hadir langsung dan 3 Komisioner Panwaslu Hulu Subgai Utara yang hadir melalui video conference terlihat gembira menyambut keputusan tersebut.

0 komentar:

Google+ Followers