">

Kamis, 06 April 2017

Sidang Kasus Korupsi KPU Banjar Berlanjut

Banjarmasin : Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nasrunsyah dihadirkan sebagai saksi pada persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2015 Serentak di KPU Kabupaten Banjar dengan terdakwa Wiyono, Senin (3/4/2017).

Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar melalui Jaksa Penuntur Umum (JPU) pada hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor )Banjarmasin menghadirkan Sekda Banjar Nasrunsyah bersama 5 orang saksi lainnya yang berasal pegawai di Pemerintab daerah setempat.

Dalam keterangannya Nasrunsyah menyatakan,bahwa dana hibah pemilihan Bupati Kabupaten Banjar tahun 2015 yang diterima oleh KPU sebesar Rp25 miliar.

Menurutnya  KPU Banjar awalnya mengajukan usulan anggaran untuk Pilkada sebesar Rp27,9 miliar, tetapi usulan itu disetujui Rp 25 miliar dan persetujuan tersebut ditandatangani Bupati  Banjar waktu itu Khairul Saleh dan Ketua KPU Ahmad Faisal.

"Dana dicairkan sebanyak lima kali dan diterima pihak KPU untuk  penyelenggaraan Pilkada,"jelasnya.

Selain itu ungkapnya,karena Pemilukada telah selesai dan berjalan lancar, kemudian ada surat dari pihak KPU untuk melakukan orintasi ke NTB (lombok) Yang menurut saksi bahwa orintasi itu tidak ada dalam kegiatan atau diluar  DPA.

Selain itu Nasrunsyah juga menjelaskan,bahwa ia mendapat laporan kalau pihak KPU Banjar akan melakukan study banding ke Lombok, yang mana dalam surat laporan itu alasannya pemilu telah dilaksanakan dengan baik dan pihak KPU ingin melakukan orintasi. Namun surat tersebut tidak sampai ke PPAD, tetapi rombongan dari KPU tetap berangkat.

"Jumat surat itu diterima dan Minggu mereka berangkat,jadi surat itu tidak sempat diproses,"ungkapnya.

Selanjutnya pada saat Majelis Hakim yang dipimpin Femina Mustika menanyakan apakah saksi mengetahui ada sisa anggaran? Saksi menjawab, bahwa ia mengetahui yakni anggaran kontijensi (dana jaga-jaga) sebesar Rp1 miliar, dan akan dipergunakan untuk kejadian yang tidak terduga.

"Dana tersebut kalau tidak digunakan maka harus dikembalikan ke daerah,"tegas Nasrunsyah.

Dalam kasus ini penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar di Martapura menetapkan tiga orang tersangka, tetapi berkasnya dibagi dalam dua berkas, berkas pertama terdiri dari Ketua KPU atas nama Ahmad Faisal dan Husaini PPTK.Sedangkan berkas kedua atas nama  Wiyono selaku Bendahara.

Terkait dugaan korupsi yang dilakukan para tersangka mengenai sisa dana hibah di KPU yang digunakan untuk melakukan perjalanan ke Lombok NTB bersama PPK dari 16 Kecamatan pada Tanggal 3 sampai dengan 6 April 2016.

Sementara itu dari 127 orang yang berangkat sebanyak 93 orang telah mengembalikan uang dengan total Rp72 juta.

Uang yang digunakan KPU Banjar tersebut adalah sisa anggaran yang seharusnya di kembalikan ke kas daerah, tetapi digunakan bukan untuk tahapan Pilkada.
 
Selanjutnya berdasarkan hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Kalsel atas permintaan Penyidik Kejaksaan, pada kasus ini kerugian negaranya ditaksir sebesar Rp10,6 miliar.

0 komentar:

Google+ Followers