">

Rabu, 29 Maret 2017

Terkait Kasus Dugaan Korupsi, LSM Minta Kunker DPRD Banjar di Moratorium

Martapura : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen Kalimantan Selatan meminta agar perjalanan dinas Anggota DPRD Banjar dihentikan sementara waktu  untuk mengurangi kerugian negara.

Menyusul adanya pemeriksaan atas dugaan korupsi pada perjalanan dinas sejumlah oknum anggota DPRD Banjar yang saat ini ditangani Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar di Martapura, maka muncul pula desakan dari LSM yang meminta agar perjalanan dinas anggota DPRD Banjar dihentikan untuk sementara waktu (Morarorium).

Menurut Aliansyah Ketua LSM yang melaporkan dan mengirim surat , bahwa pihaknya minta penghentikan sementara waktu (moratorium) Kunjugan Kerja (Kunker) keluar daerah tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas sejumlah oknum anggota DPRD setempat yang kini sedang diperiksa Kejari Martapura.

Surat permintaan dan permohonan untuk dilakukan moratorium perjalanan dinas atau kunker DPRD tersebut disampaikan LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen Kalimantan Selatan tersebut disampaikan ke DPRD Banjar dan Kejari Kabupaten Banjar di Martapura,serta tembusannya juga telah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

"Kami ingin kasus ini berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku dan meminta semua turut mengawal agar sampai ke pengadilan, "ungkap Aliansyah Ketua LSM,Selasa (28/3/2017).

Aliansyah berharap agar para penegak hukum fokus pada fakta hukum yang ada dan tidak terpengaruh fakta politik ketika melakukan penyidikan oknum anggota DPRD yang notebene dari unsur Partai Politik.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar di Martapura Slamet Siswanta menyatakan,bahwa pihaknya memang menerima surat dari LSM tersebut.

"Kita berterima kasih kepada LSM yang telah mengirimkan surat kepada Kejari dan hal itu bisa menjadi informasi tambahan bagi para penyidik, "jelasnya.

0 komentar:

Google+ Followers