">

Rabu, 29 Maret 2017

Ketua DPRD Banjar Persilakan LSM Awasi Kinerja Mereka

Banjarbaru : Ketua DPRD Banjar Kalimantan Selatan H. Rusli menyatakan pihaknya telah menerima surat dari LSM yang meminta penghentian sementara Kunjungan Kerja Anggota DPRD setempat.

Menyusul adanya pemeriksaan atas dugaan korupsi pada perjalanan dinas sejumlah oknum anggota DPRD Banjar yang saat ini ditangani Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar di Martapura, maka muncul pula desakan dari LSM yang meminta agar perjalanan dinas anggota DPRD Banjar dihentikan untuk sementara waktu (Morarorium).

Surat permintaan dan permohonan untuk dilakukan moratorium perjalanan dinas atau kunker DPRD tersebut disampaikan Ketua LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen Kalimantan Selatan Aliansyah ke DPRD Banjar dan  tembusannya  ke Kejari Kabupaten Banjar di Martapura,serta  ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Ketua DPRD Banjar, ia mengatakan memang pihaknya telah menerima surat dari LSM yang isinya meminta penghentian sementara Kunker.

"Itu adalah haknya LSM mengirim surat dan meminta penghentian kunker, tetapi DPRD tetap jalan dan bekerja sesuai dengan undang-undang, "jelasnya.

Menurut H. Rusli perjalanan dinas atau kunker itu tidak melanggar aturan atau hukum asal sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang. Selain itu ia juga mengungkapkan anggaran DPRD Kabupaten Banjar untuk perjalanan dinas jauh lebih kecil dibanding perjalanan dinas eksekutif, bahkan dibanding DPRD Kabupaten/Kota lainnya berada di peringkat ke-8.

0 komentar:

Google+ Followers