">

Kamis, 23 Juli 2015

Pemilihan Bakal Calon Kepala Daerah Miskin Referensi, Tetapi Kaya Mahar ( Pay To Play ) ?

Sepertinya tidak ada kepercayaan elit poltik ditingkat pusat kepada elit politik didaerah,sehingga membuat pemilhan  kepala daerah di seluruh Indonesia masih ditentukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.  Dampak dari hal itu semua bakal calon kepala daerah yang sudah melamar di daerah tetap dipaksa harus "melamar " kembali ketingkat pusat agar bisa diusung partai politik.


Persoalan lainnya adalah para elit ditingkat pusat banyak yang miskin referensi terhadap bakal calon kepala daerah yang melamar ke partai politik.  Hal tersebut dapat memunculkan bakal calon kepala daerah yang hanya asal pilih dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat di daerah. Apalagi pemilihan bakal calon kepala daerah tidak dilakukan melalui survei yang betul- betul independen. Untuk menutupi miskin referensi,mereka bisa saja memperkaya mereka dengan mahar yang membebani bakal calon kepala daerah.

Sementara itu disisi lain hal tersebut diduga hanya akan menjadikanara  elit politik di daerah maupun ditingkat pusat tidak ubahnya seperti makelar politik bagi bakal calon kepala daerah yang tidak mempedulikan tingkat elektabilitas, popularitas dan kapabilitas seorang bakal calon kepala daerah.

Jika persoalan itu yang terjadi, maka tidak mustahil politik transaksional yang diharamkan, justru menjadi pilihan utama bagi para elit politik,sehingga sangat memberatkan bagi bakal calon kepala daerah yang tidak memiliki pundi pundi dana sebagai mahar.

0 komentar:

Google+ Followers