">

Sabtu, 06 Juni 2015

Permudah Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Sikdes


Martapura : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengoperasian Program Sistem Informasi Keuangan Desa se- Kabupaten Banjar, Agar Dapat Menerima Dan Mengelola Dana Desa Dengan Baik.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan  Desa ( BPMPD ) Zainuddin, tujuan dari Bimbingan Tekhnis tersebut, adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Kepala Desa (Pembakal) dan aparatur desa dan kecamatan, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang akan dikucurkan oleh Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana dari Pemerintah Kabupaten yang lebih populer disebut "Dana Desa".

Pada Pembukaan kegiatan tersebut, Direktur Eksekutif PKPD Prof. I Gde Pantja Astawa melalui Direktur Eksekutif  Pusat Konsultasi Pemerintahan Daerah (PKPD) Amiruddin Muhammad menyampaikan, bahwa pada tahun 2015 ini , pemerintah pusat akan menyalurkan anggaran yang cukup bersar bagi desa diseluruh Indonesia.

Menurutnya, pemerintah pusat bersama pemerintah Kabupaten Kota diseluruh Indonesia perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia para Kepala Desa dan Perangkatnya dalam pengelolaan dana yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu Amiruddin Muhammad juga mengungkapkan, ada beberapa pengetahuan penting yang perlu diberikan kepada para Kepala Desa dan aparaturnya tentang Anggaran Dana Desa, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pendapatan, Belanja Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan serta pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa.

Sementara itu Bupati Banjar Sultan H. Khairul Saleh melalui Sekda Banjar H. Nasrunsyah dalam sambutannya saat membuka acara tersebut mengatakan, ia atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar menyambut baik atas terlaksananya Bimbingan Teknis berupa Pengelolaan Keuangan Desa berbasis Sistem Informasi.

Menurutnya, hal tersebut sangat penting untuk dipelajari bersama, khususnya bagi para pambakal dan bendahara desa, karena sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mana telah disebutkan beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya pada pasal 26 disebutkan salah satunya bahwa dalam melaksanakan tugas. 

" Para Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,"tegas Nasrunsyah, Kamis (4/6/2015).

Pada kesempatam tersebut  Sekda Banjar H. Nasrunsyah  juga menjelaskan, bahwa Kabupaten Banjar saat ini memiliki 20 kecamatan yang terdiri dari 277 Desa dan 13 kelurahan. Terkait itu ungkapnya, pengelolaan pemerintahan desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas guna mewujudkan visi Kabupaten Banjar yang sejahtera, mandiri dan islami.

Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengoperasian Program Sistem Informasi Keuangan Desa se- Kabupaten Banjar tahun 2015 tersebut , dilaksanakan dalam dua angkatan
dengan peserta para Kepala Desa atau Sekretaris Desa dari 277 desa dan 13 kelurahan, Bendahara Desa dan Kelurahan serta pendamping dari 20 Kecamatan yang ada di kabupaten Banjar.

0 komentar:

Google+ Followers