">

Rabu, 17 Juni 2015

Izin Tambang Batu Bara Akan Di Evaluasi Dan Moratorium

Martapura : Kementerian Lingkungan Hidup Akan Evaluasi Izin Pertambangan Di Kalimantan Selatan Menyusul Adanya Laporan Dugaan Penelantaran Lahan Bekas Tambang Batu Bara Yang Luasnya Mencapai Ribuan Hektar Dan Belum Di Reklamasi.

" Kita Lagi evaluasi ,sekarang ada tim kerja evaluasi perizinannya, memang Kementerian sedang mempertimbangkan, apakah perlu memepertimbangakan di evaluasi atau di moratorium," tegas Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, menjawab Pertanyaan wartawan terkait ribuan hektar lahan bekas tambang batu bara di Kalimantan Selatan yang diduga sengaja ditelantarkan dan tidak direklamasi, Selasa (16/6/2015).

Pernyataan Siti Nurbaya Bakar tersebut ia sampaikan kepada sejumlah wartawan,seusai acara Peringatan Hari Ulang Tahun PMI ke-70 dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Ke-4 Di Kota Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Data yang didapat banyak sekali perusahaan tambang batu bara yang melakukan ekploistasi hasil bumi tersebut dijual untuk kebutuhan energi didalam dan di luar negeri. Tetapi perusahaan tambang batu bara di daerah ini ada yang resmi atau legal ada juga yang illegal ( illegal mining ),sehingga pola penanganannya dampak lingkungan dari keduanya sangat berbeda.

Perbedaan diantaranya, kalau perusahaan tambang yang resmi atau legal masih bisa diawasi atau dimintai pertanggung jawabannya terhadap bekas lahan tambang yang mereka gali, tetapi kalau yang illegal atau Penambang Tanpa Izin ( Peti ) tidak terdaftar dan tidak terawasi. Akibatnya, kerusakan hutan dan lingkungan dibiarkan terjadi serta mereka tidak peduli dengan namanya reklamasi.




0 komentar:

Google+ Followers