">

Sabtu, 09 Mei 2015

SUHU POLITIK DI BANJARBARU MEMANAS



Banjarbaru : Suhu politik jelang pilkada serentak di Kalimantan Selatan  mulai memanas  dan DPRD kota Banjarbaru  mempertanyakan testimoni  4  orang Pegawai Negeri Sipil / PNS  yang diduga dapat menggiring opini publik untuk mendukung  salah satu bakal calon Walikota Banjarbaru.

Menjelang pemilihan kepala daerah pilkada  yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia  suhu politik mulai memanas, di kota Banjarbaru Kalimantan Selatan  DPRD setempat melalui komisi satu melakukan dengar  pendapat dengan Sekretaris Daerah Kota / Sekdako / Badan Kepegawaian Daerah / BKD  dan Inspektorat  untuk mempertanyakan  nertralitas pegawai negeri sipil / PNS  sesuai dengan ketentuan undang –undang.

Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Iriansyah Ganie kepada wartawan  seusai dengar pendapat tersebut mengatakan PNS dilarang berkampanye atau menjadi tim sukses salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota pada Pilkada tanggal 9  Desember 2015 mendatang. 

“ Saat ini sudah ada berita di media cetak lokal yang memuat testimoni 4 orang pns terkait dukungannya atas salah satu balon Walikota Banjarbaru, hal tersebut melanggar aturan sebab dapat menggiring opini publik dalam  mendukung salahsatu calon dan merugikan calon lainnya,” ungkap iriansyah ganie di banjarbaru (8/5/2015)
                                                                
Pada kesempatan yang sama  anggota Komisi I DPRD kota Banjarbaru Emi Lasari mengungkapkan, keempat PNS  yang dimaksud  yakni,  Camat Banjarbaru Utara, Sekcam Banjarbaru Utara,  Lurah Sungai Besar dan seorang staf  Kecamatan Banjarbaru Utara, terkait hal tersebut jelas Emi Lasari , DPRD kota Banjarbaru meminta sikap tegas walikota terhadap PNS yang diduga tidak bersikap netral pada pilkada serentak yang akan digelar  di kota Banjarbaru.



Posted via Blogaway


0 komentar:

Google+ Followers