">

Jumat, 15 Mei 2015

PILKADA SERENTAK DITUNDA !?

Pilkada Perlu ditunda?
Fakta: dari 269 Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang akan melaksanakan pilkada serentak tahap pertama hanya 85 daerah yg sdh menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Proses penandatanganan NPHD sebagai bagian siklus kesiapan anggaran penyelenggaraan pilkada. Sedangkan, tahapan pilkada sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 seharusnya sudah berlangsung. Salah satunya tahap pembentukan penyelenggara Adhoc (PPK, PPS) yg waktunya berakhir 18 Mei 2015. Selain itu, tahap pemuktahiran data pemilih menjadi hal yang urgen yg harus dilakukan oleh KPU, PPK, dan PPS dalam waktu yg tak lagi lama. Namun, 184 Daerah belum dapat menggerakan tahapan tersebut karena biaya operasional belum mendapat kepastian melalui NPHD.

Fakta tersebut di atas menunjukkan penyelenggaraan pilkada serentak untuk tahap pertama belum siap secara anggaran untuk dilaksanakan pada waktu yg dijadwalkan sebagaimana PKPU No. 2/2015.
Alternatif: Tahapan Pilkada serentak perlu ditunda sembari mempersiapkan anggaran. Hal penting lainnya adalah konsolidasi regulasi baik UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, UU No. 8 Tahun 2015, maupun penyesuaian Peraturan-Peraturan KPU yang harus sinkron dengan kedua UU tersebut sebagai payung hukum penyelenggaraan pilkada.
Tujuannya: Terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang efektif dan berkualitas.

By : Edi Ariansyah


0 komentar:

Google+ Followers