">

Sabtu, 02 Mei 2015

ANGGARAN PENDIDIKAN KALIMANTAN SELATAN HANYA 10 PERSEN !?

Pada setiap tanggal 2 Mei kita memperingatinya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tetapi hingga saat ini dunia pendidikan kita masih cukup memprihatinkan akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki.

" Kenyataan yang kita hadapi sekarang ini anggaran pendidikan kita di Kalimantan Selatan setiap tahun cenderung semakin turun, malah dalam tiga tahun terakhir hanya berkisar antara 8 sampai 10 persen dari APBD," kata Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Luthfi Saifuddin (1/4/2015 ).

Menurut Muhammad Lutfi Saifuddin, kalau digabung dengan hal hal yang dimasukan dalam fungsi pendidikan,memang mencapai 20 persen,tetapi bukan itu yang diamanatkan oleh Undang Undang tentang Anggaran untuk Bidang Pendidikan. Sebab jelasnya yang dominan untuk fungsi pendidikan, dan ia mencontohkan pembangunan Rumah Sakit pendidikan dan penanggung jawabnya anggaranya sendiri Dinas Pekerjaan Umum. Termasuk pembelian alat kesehatan dimasukan ke dalam anggaran pendidikan.

Terkait persoalan tersebut , Anggota DPRD Kalsel dari Partai Gerindra ini juga menyatakan,bahwa  banyak anggaran pendidikan yang tidak tepat sasaran. Padahal, banyak ruang kelas yang masih rusak dan banyak kecamatan di Kalimantan Selatan yang belum ada bangunan Sekolah SMA dan SMK.

" harapan kami, kedepan  ini anggaran pendidikan 20 persen dapat diwujudkan untuk membangun pendidikan formal, dalam rangka mewujudkan wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat," harap politisi muda dari Partai Gerindra Kalsel yang terbilang cukup vokal di DPRD Kalsel.

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel ini ,bahkan menyatakan Rendahnya anggaran pendidikan menjadi penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Di Kalimantan Selatan. Menurutnya saat ini IPM Kalimantan Selatan berada diperingkat 26 pada tahun 2013, bahkan tahun 2014 turun lagi ke peringkat 27.


Sementara itu dikalangan tenaga pendidik atau guru persoalan minim anggaran dibidang pendidikan menurut mereka cukup berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar.  Helda Armiyani, Kepala Sekolah SDN Panggu 2 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, misalnya menyatakan keterbatasan anggaran membuat pihak sekolah tidak mampu mencukupi jumlah buku paket untuk para siswa.

Selanjutnya untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar,pihak sekolah terpaksa mengangkat guru honor dan mereka  dibayar pihak sekolah sendiri dengan mengambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bos. Hal itu jelasnya dilakukan agar kegiatan belajar dan mengajar tetap bisa berjalan.




0 komentar:

Google+ Followers