">

Selasa, 10 Februari 2015

Tanjung Kayu Mati ,Masuk Wilayah Malaysia


Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia - Malaysia Yonif Linud 433/Julu Siri Kostrad Agustatius Sitepu (9/2/2015) menyatakan tidak ada satupun dokumen yang mengatakan wilayah Tanjung Kayu Mati, lokasi pos pengawasan Marine Malaysia merupakan wilayah kekuasaan Indonesia.

''Ini sudah diklarifikasi di Kodam, Pangdam sudah klarifikasi ke Panglima TNI bahwa tidak benar pembangunan Pos Malaysia berada di wilayah Indonesia,''jelasnya.

Agustatius menegaskan kebenaran peta tersebut berdasarkan arsip perjanjian antara Belanda dan Inggris dari tahun 1891 sampai 1973, jadi tidak perlu lagi diperdebatkan karena apa yang dia jelaskan merupakan acuan dari dasar dokumen resmi negara.

"Kalau ada yang memperdebatkan ini wilayah Indonesia kami tidak tahu apa dasar mereka,''ujarnya saat menggelar jumpa pers di Markas Satgas Pamtas Jalan Teuku Umar Kelurahan Nunukan Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Dansatgas juga menjelaskan bahwa berdasar perjanjian Inggris Raya dan Belanda yang dilakukan pada tahun 1915, menyatakan sebagaimana ditulis dalam pasal 3 ayat 2 bahwa dimulai dari patok batas pada pantai barat Pulau Sebatik, Kecamatan Sebatik garis batas mengikuti paralel, yaitu 4 derajat 10' LU ke arah barat hingga mencapai bagian tengah dari Selat (Middle of Channel).
Selanjutnya tetap mengikuti bagian tengah selat hingga mencapai titik tengah dari muara terusan Setambu.

Lebih jauh, Dansatgas juga menjelaskan bahwa Memorandum Of Understanding MOU tahun 1973 yang merupakan dokumen persetujuan kedua belah pihak (Inggris dan Belanda) berdasarkan pada konvensi konvensi 1891,1915, dan 1928, dalam MOU  tersebut disepakati juga hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan survey dan penegasan batas RI - Malaysia, seperti Organisasi The Joint Technical Committee, Penentuan area prioritas, prosedur survey, tahapan pelaksanaan,pembiayaan, dukungan satuan pengamanan, logistik dan komunikasi, keimigrasian,dan ketentuan Bea dan Cukai.

"Itulah acuan kita sampai sekarang dari MOU 1973 tersebut,'' tegasnya.  
Menurutnya acuan yang telah dijelaskan sudah tidak layak jadi bahan perdebatan,keberadaan pos Malaysia juga ditegaskannya sesuai dengan aturan yang ada, yang perlu dilakukan saat ini adalah menjaga kondisi alam di wilayah Tanjung Kayu Mati sehingga batas wilayah tersebut tidak tergeser atau berubah akibat bencana alam atau sebab lainnya.

"Yang perlu kita awasi bersama adalah agar tekstur alam ini jangan berubah, karena apabila berubah mungkin ditimbun dan sebagainya akan berpengaruh terhadap batas wilayah,'' tutupnya. (delyta rery)

0 komentar:

Google+ Followers