PEMANDU WISATA DITUNTUT MEMILIKI KUALIFIKASI YANG TINGGI


Pembangunan sector pariwisata di era otonomi daerah, idealnya mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan konsep berpikir atau paradigm baru dalam upaya pengembangan kepariwisataan daerah, maka diperlukan upaya riil dari tiga pilar pembangunan, yakni Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola kepariwisataan daerah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk peran strategis Pramuwisata dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara ke daerah, khususnya Kabupaten Banjar.


Tuntutan dan selera wisatawan serta investor asing di bidang pariwisata kadang tidak seiring dengan kondisi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan karakteristik, unsur unsur budaya masyarakat maupun ekologi alam setempat. Karena itu, guna menjamin kondisi tersebut, pemerintah berkewajiban menyusun regulasi dan kebijakan yang bertumpu pada kearifan lokal masyarakat.

Pemandu wisata merupakan salah satu faktor penting guna mendukung terselenggaranya kegiatan pariwisata. Pemandu wisata berperan untuk menghubungkan wisatawan dengan pusat-pusat ikon pariwisata serta peran strategis lainnya bagi kemajuan industri pariwisata baik daerah maupun nasional. Profesi ini menjadi ujung tombak industri pariwisata dimana sejak dimulainya kegiatan wisata sejak itu dibutuhkan peran dari tugas-tugas seorang pemandu.

Seorang pemandu wisata dituntut memiliki kualifikasi yang tinggi, memiliki penguasaan terhadap bahasa, serta pengetahuan yang luas, tidak hanya yang berkaitan dengan kepariwisataan, tetapi juga hal-hal lainnya. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Ir Hj Pressy saat membacakan sambutan tertulis Bupati Banjar Sultan Khairul Saleh dalam acara pembukaan Bimbingan Teknis Pemandu Wisata Kabupaten Banjar di Wisma Sultan Sulaiman Martapura, Rabu (28/11).

Sesuai dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Oleh sebab itu, banyak faktor yang harus diperhatikan agar perkembangan industri pariwisata berkembang secara berkesinambungan sesuai yang diharapkan.

Guna mendukung pengembangan potensi wisata tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kreativitas dan inovasi pengelolaan yang berkelanjutan, ketersediaan prasarana dan sarana pendukung serta peningkatan kualitas SDM, salah satunya pemandu wisata ini. Karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar mendukung kegiatan pelatihan ini guna meningkatkan pengetahuan dan kualitas para pemandu wisata.
Bupati Banjar menekankan kepada seluruh pihak terkait di bidang pariwisata agar menyatukan kesepahaman tentang harmonisasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan bidang pariwisata, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, apa yang kita harapkan dari kegiatan ini mencapai sasaran yang tepat dan menjadi momentum membangkitkan pariwisata di Kabupaten Banjar.

Bimtek ini dilaksanakan selama 2 hari dari Tanggal 28 sampai dengan 29 bertujuan untuk memberikan informasi tentang arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Banjar, menambah pengetahuan, keterampilan dan pemahaman tentang Kepariwisataan juga meningkatkan peran serta masyarakat, menggalang sikap prilaku menjadi tuan rumah yang baik serta meningkatnya citra dan pelayanan pariwisata, yang dilandasi atas meningkatnya peran pramuwisata daerah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan.

Adapun yang menjadi narasunber dari Sekda Banjar, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kbupaten Banjar, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Kalsel, Ketua Forum Priwisata Kalsel dan Bidang Pariwisata. Peserta yang mengikuti berasal dari Nanang Galuh Banjar, Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3), Stake Holder Pariwisata, dan masyarakat sekitar Destinasi Pariwisata berjumlah 25 orang.(pus/yanto/281112)