Pemerintah yang berencana menaikkan BBM bersubsidi sepertinya akan berhadapan dengan rakyat yang menolaK dan DPR. Koalisi Partai Pemerintah yang juga tergabung dalam Setgab diduga terpecah. Sikap anggota koalisi yang tidak sependapat dengan pemerintah diperlihatkan PKS dan Golkar.
Masalah anggota partai Koalisi tidak sependapat dengan Pemerintah tentang rencana kenaikan BBM bersubsidi adalah hal yang wajar. Tetapi mengapa anggota partai koalisi tersebut tidak menyampaikan secara terbuka dari awal sejak bergulir rencana tersebut? Diduga kuat anggota koalisi yang tidak sependapat tersebut sengaja menunggu momentum yang tepat untuk menyampaikan penolakannya ,demi keuntungan politis masing-masing.
Mestinya partai koalisi pendukung pemerintah melalui setgabnya melakukan rapat membahas tentang rencana kenaikan BBM.Dan dalam rapat tersebut harus jelas partai mana yang menolak dan menerima atau banci.Tetapi politik yang tidak beretika bisa saja menikam dari belang. Didepan bilang setuju dibelakng menolak.
Idealnya kalau kalah dalm pemilu menjadi oposisi dan bukannya menjadi partai yang tidak jelas jenis kelaminnya alias banci. Mau menumpang partai berkuasa tetapi menjadi parasit diduga sedang diperlihatkan politisi sekarang ini di Indonesia.
