Kelangkaan BBM di Kalsel diduga ada faktor kesengajaan atau ketidakpedulian Pemerintah dan Pertamina,sebab di Ibukota negara atau Jakarta tidak terjadi hal seperti ini.Padahal DKI Jakarta bukan daerah penghasil minyak.
Untuk ukuran Jakarta saja yang sangat besar tingkat konsumsi BBM-nya, Pemerintah dan Pertamina bisa dan mampu mendistribusikan BBM dengan baik,tetapi untuk Kalimantan selatan seperti jauh panggang dari api. Bad Governance atau tata kelola BBM bersubsidi semakin kacau.
Besarnya gelombang laut yang menghambat lajunya tanker pengangkut BBM dijadikan alasan mengapa kurangnya pasokan BBM ke masyarakat dari Depo Pertamina. Alasan ini sudah jadi klasik yang sudah puluhan tahun dialami,Namun apakah tidak ada upaya cerdas untuk mengatasinya. Ada juga alasan yang menyatakan Kuota BBM bersubsidi untuk kalsel habis atau overload
Sementara itu para pelansir dan spekulan disinyalir menguasai pada hampir semua SPBU di Kalsel/Kalteng. Akibatnya harga BBM bersubsidi ditingkat pengecer melambung tinggi. Contoh, Premium bersubsidi mencapai diatas Rp 6000,- dan solar bersubsidi mencapai Rp.7500 hingga 8000,-. Dan upaya untuk menrtibkan para spekulan dan pelansir yang menggangu distribusi BBM bersubsidi ini sangat lemah dan terkesan ada pembiaran.
masyarakat berharap Pemerintah dengan aparat terkait bisa menertibkan para pelansir dan spekulan yang diduga kuat menyedot BBM bersubsidi ini. Setiap hari kita dapat menyaksikan betapa panjangnya antrean kendaraan bermotor yang ingin membeliBBM berwsubsidi di berbagai SPBU yang ada di kalsel/kalteng.
Jika tidak ada upaya yang cukup dalam menertibkan ulah para spekulan dan pelansir, maka itu patut dipertanyakan.Masyarakat sangat berharap aparat terkait agar mengambil tindakan yang cukup agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh BBM bersubsidi.
