Penolakan Dewan Adat Dayak dan ratusan warga suku Dayak di Bandara Tjilik Riwut Kalteng terhadap kehadiran FPI dikalimantan Tengah,hendaknya menjadi pelajaran bagi semua pihak di Indonesia.
Penolakan Dewan Adat Dayak yang katanya didasari karena FPI adalah sebuah ormas yang sering berbuat narkis dan suka memaksakan atau main hakim sendiri tidak layak berada di Kalimantan Tengah.Diduga Masyarakat Adat dayak Kalteng banyak mengetahui sepak terjang ormas yang satu ini melalui media seperti tayangan televisi dan cetak yang mempertontonkan.Balasan FPI di Jakarta Klik disini
Kemudian niat Mendagri yang akan melakukan Mediasi dialog antara FPI dan Dewan Adat serta masyarakat kalteng akan menjadi sulit diharapkan. Sebab Kantor Kementerian Dalam Negeri yang ia pimpin saja tidak luput dari serbuan FPI dan berbuat anarkis beberapa waktu lalu.
Berdasarkan catatan Mabes Polri pada 2010 dan 2012, Front Pembela Islam (FPI) telah melakukan tindakan anarki sebanyak 34 kali. Pada 2010, ormas pimpinan Habib Rizieq itu telah melakukan tindakan anrkis sebanyak 29 kasus dan sedangkan lima kasus terjadi di tahun 2011. Catatan Polri
FPI Front Pembela Islam adalah sebuah nama ormas yang nama dan niatnyanya baik untuk kepentingan Islam. Tetapi karena Ormas ini berada di Republik Indonesia, maka sudah sepantasnya mematuhi hukum yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui di Indonesia ini ada banyak budaya dan ada beberapa agama.
Front Pembela Islam /FPI patut didukung jika ia dalam melakukan aksinya sesuai dengan norma dan etika hukum di negara ini. Tetapi jika FPI terus memaksakan kehendak dan berbuat anarkis,maka tidak mustahil ia akan dicap sebagai ormas yang suka kekerasan. Dan ini menjadi pembenaran atas tuntutan pembubaran FPI.
Front Pembela Islam (FPI), bukanlah Front Penghancur Indonesia jika dalam melaksanakan kegiatannya atau dakwahnya dengan lebih lembut dan tidak melanggar UU yg ada di Republik ini.
Kemerdekaan berkumpul dan berserikat mestinya dimaknai dengan arif dan bijak bagi semua pihak.