Tidak sedikit engketa tanah atau lahan di Kalimantan Selatan. Namun yang paling berpotensi jadi konflik dengan masyarakat adalah sengketa lahan/tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan atau pertambangan. Diduga kuat banyak perusahaan Tambang yang lalai atau tidak melaksanakan ganti rugi atas lahan warga ataupembayaran yang dilakukan tidak sesuai perjanjian.
Dari banyak laporan masyarakat bahwa jika mereka bersengketa dengan perusahaan besar melalui jalur sidang/pengadilan mereka selalu dikalahkan,padahal mereka mempunyai bukti-bukti yang cukup tentang kepemilikan lahan tersebut. Mengapa?
Mengapa izin KP mudah diterbitkan oleh pemerintah, sedangkan tanahnya masih dalam sengketa?