">

Minggu, 26 Maret 2017

Pengalihkan Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Martapura : Pemerintah Kabupaten Banjar alihkan pola bantuan biaya berobat warganya yang miskin.

Dengan alasan ekonomi dan efisiensi mulai tahun 2017 ini Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan mulai mengalihkan bantuan bagi masyarakatnya yang miskin untuk berobat. Menurut Kepala Bappeda Banjar Harry Supriadi,kalau bantuan langsung ke masyarakat miskin,maka biaya yang akan dikeluarkan mencapai Rp 8 Miliar setahun.  Sedangkan melalui BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah Kabupaten hanya dikisaran Rp 2 Miliar.

"Pilihan menggunakan BPJS kesehatan akan lebih meringankan pemerintah daerah, "tegasnya, Kamis (22/3/2017).

Harry juga menegaskan untuk menjalankan dan mengalihkan bantuan biaya berobat bagi warga miskin tersebut pihaknya memerlukan data yang valid tentang jumlah warga miskin yang layak mendapat bantuan melalui BPJS Kesehatan.

Read more »

Life in TNI Pada Kegiatan TMMD di Kalsel

Martapura :  Kegiatan Pra Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-98 tahun 2017 telah dimulai pada Rabu (22/3/2017).
Kegiatan TMMD kali ini para prajurit TNI akan Life In atau manunggal dengan masyarakat atau hidup bersama masyarakat langsung,termasuk makan,minum dan bahkan tidur bersama dirumah masyarakat.

Komandan Kodim 1006/ Mtp Letkol Arm Andi martopo SE  mengatakan, pelaksanaan pra TMMD ke-98 difokuskan pada pembangunan fisik yang membutuhkan proses pekerjaan panjang.

" Pada pelaksanaan pra TMMD ke-98 ini kita melibatkan anggota Kodim dan Koramil bersama masyarakat, yaitu diikuti oleh 15 orang anggota Kodim dan masyarakat Desa setempat,"jelasnya, Jumat (23/3/2017).

Ia juga menegaskan program TMMD ini akan melibatkan seluruh prajurit TNI yang bertugas dalam satgas TMMD ke 98 ini,yakni selama 1 bulan.

Menurutnya, para prajurit akan life in (hidup di tengah-tengah masyarakat) serta menginap di rumah rumah masyarakat, yakni tempat dimana lokasi renovasi atau perbaikan akan dilakukan.

"Tiap rumah warga akan ditempati 2 sampai 3 prajurit TNI, sehingga prajurit TNI bisa berbaur dan lebih dekat dengan rakyat,"ungkapnya.

Selain itu tambahnya pada saat life in nanti, para prajurit TNI juga akan menyerahkan uang makan kepada tuan rumah, termasuk apa yang akan di masak oleh tuan rumah atau masyarakat itu juga yang akan di makan oleh prajurit yang mendiami rumah masyarakat.

"Yang pasti soal makan atau menu, tidak ada perbedaaan nanti yang dimakan prajurit maupun tuan rumah," tambahnya.

Read more »

Budidaya Cabe Hiyung di Tapin

Tapin : Upaya mengantisipasi kendala pendeknya usia Cabai Hiyung ,cabai terpedas di Indonesia agar semakin dapat ditingkatkan produksinya.

Cabai Hiyung salah satu jenis cabai rawit yang kini dibudidayakan di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan terus dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat.  Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan, cabai yang satu ini memiliki tingkat kepedasan mencapai 802,95 ppm. Tingkat kepedasan tersebut dinyatakan 17 kali lebih pedas dari cabai rawit biasa yang saat ini ada dipasaran.

Namun yang menjadi kendala dalam budidaya cabai yang satu ini adalah usianya yang cepat mati. Menurut Bupati Tapin Aripin Arpan,yang menyebabkan Cabai Hiyung tidak berumur panjang adalah kondisi tanah yang sering terendam air, sehingga perlu dilakukan peninggian tanah agar ia bisa berumur panjang dan lebih lama bisa dipanen.

"Menghadapi kendala itu,maka tanah perlu ditinggikan atau dibuat gundukan agar tanaman cabai ini lebih tinggi dan tidak terendam air, "tegasnya, Sabtu (25/3/2017).

Selain itu jelas Aripin Arpan luas tanam untuk Cabai Hiyung terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas cabai ini. Untuk itu melalui Dinas Pertanian dan masyarakat di Desa Hiyung,budidaya  jenis cabai unggulan ini mengupayakan peningkatan hasil produksi panennya setiap tahun.

 
Berdasarkan informasi dari banyak sumber,Cabai Hiyung pertama kali  ditemukan tumbuh secara liar oleh Warga Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin.Namun untuk pembudidayaannya baru dimulai pada Tahun 2006 yang lalu.

 

Read more »

Gubernur Kalsel Lantik dan Kukuhkan 8 KPH

Martapura : Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor dengan disaksikan langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Siti Nurbaya Bakar melantik dan mengukuhkan Pejabat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)  se -Kalsel.

Puncak Hari Bhakti Rimbawan ke-34 yang digelar di Tahura  Sultan Adam  Mandiangin Kalimantan Selatan juga menjadi tempat pelantikan Pejabat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pelantikan dan pengukuhan pejabat KPH ini dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor dan disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.Ada 8 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalsel yang dilantik oleh Gubernur Sahbirin Noor. Pengukuhan KPH ini merupakan pertama di Indonesia sejak diberlakukannya UU 23/2016 tentang pemerintah daerah.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Hanif Faisol didampingi Sekretaris Rahmaddin MY menyatakan puji syukur KPH telah memiliki pejabat definif ,yakni masing-masing KPH Kayu Tangi, KPH Hulu Sungai, KPH Balangan ,KPH Tabalong, KPH Tanah Laut, KPH Kusan, KPH Cantung dan KPH Pulau Laut Sebuku.

''Pejabat yang dilantik Pak Gubernur adalah Kepala KPH, Kasubbag TU dan Seksi Pemanfaatan dan Seksi Perlindungan dengan jumlah secara keseluruhan 32 orang pejabat," jelas Hanif Faisol Nurofiq, Sabtu (25/3/2017).

Menurut Hanif, KPH harus langsung bekerja di tingkat tapak wilayahnya masih-masing, artinya pengawasan pun langsung menjadi tanggung jawab instansi tersebut, tapi tetap dibawah kendali Dinas Kehutanan Kalsel. Disamping itu KPH sendiri terbentuk setelah semua kewenangan dinas kehutanan  kabupaten/kota diserahkan pada provinsi.

Read more »

Belum Ditemukan Hutan atau Tanah Adat di Kalsel

Martapura : Berdasarkan data dan kajian sementara di Kalimantan Selatan tidak ada hutan adat, sehingga tidak perlu ada-adakan.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Hanif Faisol menyatakan berdasarkan data yang disampaikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, bahwa di Kalimantan Selatan tidak ada hutan adat.  Namun yang ada hanyalah kelompok sosial warga adat dengan terbentuknya beberapa Balai Adat.

Menurutnya masyarakat Suku Dayak yang biasa melakukan ladang berpindah dan telah melakukan berladang disuatu tempat dan boasa diklaim adalah lahan mereka itulah adalah kepemilikan bersifat pribadi bukan hutan atau lahan adat. Sebab jelas Hanif Faisol kepemilikan hutan adat adalah bersifat komunal.

"Kalau hutan adat tidak ada, jangan diada-adakan,namun jika memang ada atau mendekati seperti hutan adat,kami siap membantu untuk memfasilitasi, "tegasnya, Minggu (26/3/2017).

Selain itu Kepala Dinas Kehutanan ,jika ada hutan adat  dimiliki perseorangan bukan komunal, maka akan menimbulkan raja-raja kecil yang punya keleluasaan dalam pengelolaan hutan. Untuk itulah Pemerintah telah mengaturnya dengan Undang-Undang tentang pengelolaan hutan,termasuk hutan adat.

Read more »

Jumat, 03 Maret 2017

Berkas Dugaan Korupsi di KPU Banjar

KBRN, Martapura : Berkas kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada serentak 2017 di KPU Kabupaten Banjar yang merugikan negara Rp 10,6 Miliar sudah rampung dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin untuk disidangkan.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Budi Mukhlis menyatakan setelah melakukan perpanjangan masa tahanan terhadap 3 tersangka kasus dugaan korupsi di KPU Banjar, kini pihaknya siap melimpahkan kasusnya ke jaksa penuntut umum,serta berkasnya sudah lengkap.

"Kita akan serahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari  dan selanjutnya sekitar tanggal 23 Februari 2017 dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin, "tegasnya, Kamis (9/2/2017).

Pada kasus dugaan korupsi dana hibah pilkada serentak 2015 di KPU Kabupaten Banjar,penyidik pidana khusus Kejari setempat menetapkan 3 orang tersangka, yakni Ketua KPU setempat Ahmad Faisal, Bendahara Wiyono dan PPK Husaini. Ketiganya saat ini ditahan dan dititipkan di Lapas Klas 2 Anak Martapura.

Read more »

Kedewasaan Berpolitik di HSU

Banjarmasin: Kedewasaan masyarakat  di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Barita Kuala dalam menghadapi dinamika politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  pada Pilkada Serentak 2017 mendapat apresiasi yang tinggi dari Bawaslu Kalimantan Selatan.

‌Pada setiap pelaksanaan pesta demokrasi sering muncul  negatif, kampanye negatif dan hitam dan juga sejumlah dugaan pelanggaran. Hal itu bisa memicu semakin memanahnya suhu politik didaerah,sehingga dapat memunculkan suasana yang tidak kondusif saat pelaksanaan  semua tahapan pilkada.  Tetapi hal tersebut dapat dilalui oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Barita kuala dengan tetap kedewasaan berpolitik,sehingga suasana yang sudah aman tetap terjaga.

‌"Kedewasaan masyarakat berpolitik dalam pesta demokrasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara,cukup baik, "tegasnya

Read more »

Google+ Followers