">

Senin, 25 April 2016

Korupsi Pembangunan Puskesmas di Banjarbaru

KBRN,Banjarmasin : Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan terus lakukan penyelidikan terhadap proyek pembangunan Puskesmas di Guntung Manggis Banjarbaru yang diduga  ada korupsi ,dan para penyidik sudah memintai keterangan beberapa orang saksi.

"Dimintainya keterangan beberapa orang untuk klarifikasi dan dalam rangka pengumpulan bahan, data dan keterangan,"kata Kasi Penkum Kejati Kalsel Ubaidillah,Selasa (19/4/2016).

Ubaydillah tidak membantah kalau pihaknya sudah meminta keterangan dari salah seorang saksi,yakni Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru. Menurutnya indikasi penyimpangan belum bisa mereka jelaskan , karena sifatnya masih dalam tahap penyelidikan.

"Ada beberapa orang sudah yang dimintai keterangannya, dan terkait dugaan-dugaan ataupun indikasi termasuk kerugian negara belum bisa kita beberkan,"tegas Ubaidillah.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan telah menyelidiki proyek pembangunan gedung Puskesmas Guntung Manggis senilai Rp3,5 miliar lebih di Komplek Wengga Kuda, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru. Penyelidikan yang dilakukan,karena proyek tersebut dinilai amburadul dan tidak diselesaikan sesuai kontrak. Uniknya lagi meskipun proyek tersebut terbilang amburadul,tetapi di adindom dan mengalami  perpanjangan kontrak,serta penambahan anggaran.

Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan diketahui, bahwa proyek pembangunan gedung Puskesmas Guntung Manggis senilai Rp3,5 miliar lebih itu, bersumber dari APBD Kota Banjarbaru tahun 2015, dan dikerjakan oleh CV Putra Nusa Mandiri.

Selanjutnya dijelaskan Ubaidillah,bahwa pembangunan  belum beres,namun proyek tetap dilanjutkan pada tahun 2016 ini dengan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 miliar.

Read more »

Gempa Goyang Kalsel

Barabai : Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai, Kalimantan Selatan kemaren malam diguncang gempa yang sempat membuat sejumlah warga Kota Apam ini panik.


Sekitar pukul 19.40 Wita Rabu Malam kemaren Kota Barabai dan sekitarnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sempat digoyang gempa selama beberapa detik,dan peristiwa gempa ini menjadi trending topic pembicaraan di jejaring sosial di Kalimantan Selatan.


Menurut Daryono dari BMKG gempa yang terjadi dan dirasakan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara di Amuntai tersebut adalah gempa tektonik yang berkekuatan 4,1 skala Righter dan berlangsung selama 3 detik.


"Gempa yang terjadi akibat pergerakan lempeng bumi,yakni sesar aktif berupa sesar geser dan sesar turun," ungkap Daryono,Kamis (7/4/2016)


Sementara itu berdasarkan keterangan Riza salah seorang warga Kota Barabai, bahwa pada saat gempa tektonik tersebut terjadi sejumlah perabot rumah tangga bergerak atau bahkan ada yang berayun,serta sempat menimbulkan suara, seperti suara piring dan cangkir yang bersentuhan dan lainnya.


"Walau sempat dibuat terkejut,tetapi warga tidak menjadi panik,sebab kejadian hanya berlangsung singkat dan tidak ada gempa atau getaran susulan," ungkapnya tenang.


Read more »

Korupsi Bumdes Kabupaten Banjar di Tipikor Banjarmasin

KBRN,Banjarmasin : Kasus Korupsi Bumdes di Kabupaten Banjar terus berjalan oleh Pengadilan Tipikor Banjarmasin dan mendudukan dua orang terdakwa,yakni Mantan Camat Simpang Empat berinisial MM dan Mantan Direktur Bumdes di Desa Simpang Empat berinisial SA. Kedua terdakwa dituntut masing - masing 18 bulan penjara ,dan denda masing- masing Rp 50 juta atau subsider 1 bulan kurungan penjara.

Menurut JPU Budi Mukhlis SH yang juga merupakan Kasi Pidsus di Kejari Martapura, dalam berkas tuntutannya yang dibacakan didepan majelis hakim yang dipimpin Affandy SH, bahwa  kedua terdakwa terbukti bersalah sebagaimana yang diatur pada pasal 3 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,Sehingga selain diancam hukuman badan, kedua terdakwa juga dibebani membayar denda masing-masing Rp50 juta atau subsidir 1 bulan kurungan penjara.


Atas tuntutan JPU tersebut, kedua terdakwa melalui penasehat hukum Munawar SH MH, menyatakan akan melakukan pembelaan,sedangkan uang pengganti kerugian negara sudah dibayar oleh kedua terdakwa yang lebih dulu menjalani proses persidangan.

"Berat atau tidaknya tuntutan akan  kita uraikan dalam pledoi, dan tidak disertakannya membayar uang pengganti sebagai bukti kalau klien kita tidak menggunakan uang tersebut,"tegas Munawar, Selasa (20/4/2016).

MM dan  SA  diseret ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin, akibat perbuatan kedua terdakwa  yang melakukan penyimpangan dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Seharusnya dana digunakan untuk  memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi oleh kedua terdakwa justru  digunakan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan laporan dana yang diselewengkan kedua terdakwa bersumber dari  APBD tahun 2008-2012 Kabupaten Banjar, dan  berdasarkan hasil Audit Investigasu BPKP Kalsel negara dirugikan sebesar Rp154 juta. Selama dalam proses penyidikan oleh terdakwa telah disita sebesar Rp113 juta dan yang dikembalikan para terdakwa ke kas BUMDes langsung sekitar Rp 40 juta.

Kedua terdakwa,yakni MM dan SA tersebut,merupakan pengembangan dari fakta-fakta persidangan sebelumnya yang menyeret dua tersangka Buchori dan Nanang Kurniawan yang sudah di vonis oleh PengadilanTipikor Banjarmasin.

Read more »

Minggu, 24 April 2016

Pemungutan Pajak Terhadap Masyarakat Demi PAD Kabupaten Banjar

Martapura :Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan semakin gencar memungut pajak dari pengusaha,seperti pajak restoran,Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Bupati Banjar H Khalilurrahman dan Wakil Bupati Banjar H Saidi Mansyur, terus berupaya dan berkonsentrasi mendongkrak laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Banjar dengan menggali semua potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dikembangkan. 

Terkait hal ini, melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Banjar, sosialisasikan Pajak Restoran dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), di lantai III Aula Dispenda Martapura.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Syahrialluddin S Sos, M.AP melalui Kabid Penerimaan PAD Banjar Muhammad Ramlan dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi pajak tersebut sebagai media untuk menyamakan persepsi, serta mempermudah wajib pajak dalam pengelolaan pajak dan penyetorannya sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan kendala di lapangan.

Ia menyampaikan, pajak dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam rangka pembangunan daerah, karena setiap setoran pajak akan dimanfaatkan bagi pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

 Namun perlu ditekankan dalam forum ini, untuk wajib pajak tidak dipandang semata hanya sebagai objek untuk dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meraup keuntungan, melainkan wajib pajak merupakan mitra pemerintah untuk membangun bangsa dan negara agar masyarakat hidup sejahtera," tandas Ramlan.

Ramlan menjelaskan, sejak diberlakukannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Perda mengenai Pajak Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dan Nomor 13 Tahun 2013, jasa ketering tidak lagi membayar PPN, namun dialihkan menjadi pajak restoran, sehingga uangnya langsung disetorkan ke kas daerah.

Ia juga mengajak kepada seluruh wajib pajak khususnya pelaku  usaha di Kabupaten Banjar, untuk selalu menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara, dengan tidak bosan-bosan memberikan hak dan kewajiban pula sesuai dengan ketentuan.

Adapun peserta yang hadir pada sosialisasi tersebut sebanyak 30 orang, terdiri dari Tenaga Ahli  Progam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( P3MD) dan Pendamping Desa Tingkat Kecamatan se Kabupaten Banjar yang mengelola APBDes.

Read more »

Upaya Hapuskan Jamban Terapung Melalui STMB

Martapura : Diwilayah Kabupaten Banjar masih terlihat banyak jamban terapung yang dijadikan sebagai tempat Mandi, Cuci,dan Kakus (MCK) oleh masyarakat yang berdampak pada tingginya tingkat pencemaran di air sungai.

Pertemuan STMB atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang dialksanakan di Kantor Bappeda Kabupaten Banjar ,membahas tentang percepatan desa stop buang air besar sembarangan. Pertemuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar ini langsung dipimpin oleh Sekda Banjar H.Nasrunsyah.

"STMB adalah suatu pendekatan untuk mangubah perilaku kesehatan perorangan dan kesehatan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan dari yang tidak baik menjadi lebih baik dan sehat” jelas Sekda Banjar,Jumat (8/4/2016).

Ia juga mengatakan salah satu strategi yang dapat di lakukan adalah dengan terus meningkatkan pelaksanaan kegiatan STMB sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar No 26 Tahun 2015 tentang rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Banjar.

Salah satu upaya yang di perlukan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap sarana air minum dan sanitasi dasar yang berkelanjutan.

“Untuk Itu kepada kelurahan dan desa di wilayah Kabupaten Banjar agar menggalakkan budaya stop buang air besar sembarangan dan kotoran bayi dan balita tidak dibuang sembarangan, salah satunya di buang ke sungai” tambahnya.

Read more »

Obat Illegal Masih Marak Beredar di Kalsel

Banjarmasin : Para Bupati dan Walikota di Kalimantan Selatan terkejut melihat banyaknya obat kuat illegal di wilayah Kalimantan Selatan,dan hanya sebagian kecil yang berhasil disita BPOM Banjarmasin.

Produk Illegal berbahaya seperti kosmetika,tanpa tanpa izin edar atau tanpa hasil pemeriksaan BPOM,serta Dinkes senilai lebih dari Rp 2,6 Milyar hasil sitaan BBPOM diperlihatkan kepada para Kepala Daerah di Kalimantan Selatan.

Para Kepala Daerah,seperti Bupati dan Walikota selain sempat terheran - heran atau terkejut  melihat banyaknya hasil sitaan yang mencapai 7 truck dan siap dimusnahkan.Tetapi,mereka juga dibuat tersenyum  dan geleng kepala,sebab diantara kosmetika illegal terlihat juga banyak sekali obat kuat untuk para pria.

"Tujuh truck obat dan kosmetika illegal di musnahkan dengan cara dipendam dikedalaman tanah,sebab kita belum memiliki incenerator atau alat penghancur," jelas Walikota Banjarmasin Ibnu Sina,Minggu (3/4/2016).

Selain sempat membuat para Bupati dan Walikota di Kalsel tersenyum melihat banyaknya dan maraknya obat kuat,pemandangan itu juga membuat pada wartawan tertawa kecil ,bahkan ada yang bisik - bisik ,bahwa  sulit untuk memusnahkan obat kuat,sebab namanya saja "Obat Kuat".


Read more »

Pilkades Serentak 2016 di Kabupaten Banjar Menunggu Dana

Martapura : Panitia Pilkades Serentak 2016 se- Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan masih kekurangan dana atau anggaran untuk membayar honorarium panitia pemilihan ditingkat desa.


Pemilihan Kepala Desa Serentak 2016 se- Kabupaten Banjar akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2016 mendatang,tetap sejumlah persiapan telah dilakukan pihak panitia tingkat Kabupaten. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Banjar Zainuddin.

"Kami mengalami kekurangan anggaran untuk honorarium panitia pemilihan ditingkat desa, maka sebelum anggaran perubahan sudah disampaikan ke pihak eksekutif untuk dibahas dengan tim Banggar legislatif," tegas Zainuddin,Minggu (3/4/2016).

Selanjutnya Kepala BPMPD Kabupaten Banjar ini juga menjelaskan,bahwa ada sekitar Rp1,3 Milyar kekurangan dana untuk Pilkades Serentak di Kabupaten Banjar,tetapi ia optimis itu tidak akan menjadi kendala,sebab Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Banjar ingin semuanya bisa dilaksanakan dengan lancar dan sukses pada tahun 2016 ini.

Menurut Zainuddin untuk pelaksanaan Pilkades Serentak 2016 di 104 Desa di Kabupaten Banjar dibutuhkan dana yang bersumber dari APBD dengan total Rp 3 Milyar. Dana tersebut selain untuk membayar honorarium Panitia Pemilihan dari Tingkat Kabupaten hingga Desa,juga untuk perlengkapan ,seperti  percetakan surat suara dan kelengkapan lainnya.


Read more »

Google+ Followers